[SIARAN PERS] Kriminalisasi Marak, Satya Bumi: PermenLHK tentang Pelindungan Hukum Aktivis Lingkungan Harus Dimaksimalkan

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI akhirnya menerbitkan aturan pelindungan terhadap aktivis lingkungan. Melalui Permen LHK Nomor 10/2024 yang diteken Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada 30 Agustus 2024 ini, aktivis lingkungan, baik orang maupun kelompok hingga organisasi, mendapat pelindungan hukum atas upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

 

Satya Bumi mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan KLHK. PermenLHK ini adalah salah satu produk yg sudah lama ditunggu para pegiat lingkungan. Hal ini mengingat banyaknya kasus-kasus kriminalisasi yang selama ini terjadi pada aktivis lingkungan. 

 

Merujuk pada Laporan Pemantauan Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup 2023 yang disusun Satya Bumi dan Protection Internasional: “Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan Indonesia 2023”, ditemukan total 39 kasus dengan total 57 serangan & ancaman, serta lebih dari 1500 korban individu dan 22 korban kelompok sepanjang 2023.

 

Sementara pada paruh pertama 2024, Satya Bumi mencatat terdapat 13 kasus dengan total 23 serangan & ancaman, serta 64 korban individu dan 7 korban kelompok yang melibatkan 24 pelaku serangan & ancaman.

 

Menurut Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien, PermenLHK ini harus dilihat sebagai turunan dari Pasal 66 UU PPLH yang memberikan pelindungan untuk masyarakat dan pejuang lingkungan. Aturan ini melengkapi peraturan di berbagai Lembaga yang sudah ada seperti Pedoman Jaksa Agung nomor 8/2022 tentang Penanganan perkara tindak pidana di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Kedua aturan itu yang selama ini harus menjadi pedoman bagi jaksa dan hakim untuk memeriksa perkara terkait Pembela Lingkungan korban kriminalisasi.

 

Terakhir Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur pelindungan Terhadap Pembela HAM, serta Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM No. 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

 

“Terbitnya PermenLHK ini  bisa memperkuat ekosistem instrumen pelindungan bagi Pembela Lingkungan. Bahkan Permen LHK ini juga memungkinkan adanya bantuan hukum terhadap orang yang dikriminalisasi. Hal yg perlu dilihat lebih lanjut dari PermenLHK ini adalah soal teknis penilaian permohonan pelindungan dari si pembela lingkungan atau penilaian dalam menentukan apakah suatu tindakan terhadap pembela lingkungan adalah tindakan balasan atau bukan. Hal ini mesti dapat dipertanggung jawabkan oleh tim penilai dengan mekanisme yang juga akuntabel,” jelas Andi di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

 

Andi juga menambahkan, karena nantinya akan ada tim penilai yang diisi orang-orang tertentu, maka seharusnya tim itu diisi oleh mereka yang paham konteks kasus macam tindakan pembalasan, kriminalisasi, penggunaan hukum secara sewenang-wenang.

 

Sementara itu, hal lain yang masih memungkinkan menambah sulitnya implementasi permenLHK ini, bahkan juga pedoman Kejaksaan, PerMA dan juga PerkomnasHAM, menurut Andi ialah adanya potensi kriminalisasi. Pasal-pasal kriminal tersebut, baik dari KUHP, UU Minerba, UU Perkebunan, hingga UU ITE, dianggap selalu menjadi celah untuk digunakan aparat dalam membungkam masyarakat. 

 

“Maka salah satu upaya perlawanannya adalah memaksimalkan PermenLHK, Pedoman Jaksa Agung, Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Komnas HAM tersebut,” pungkas Andi.



Artikel Lainnya

Share

Annisa Rahmawati

Pembina

Annisa Rahmawati adalah seorang perempuan aktivis lingkungan. Mengawali karirnya pada tahun 2008 sebagai Local Governance Advisor pada program kemanusiaan di Aceh – di EU-GTZ International Service yang berfokus pada perawatan perdamaian dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Pengalaman dalam bisnis yang lestari dan berkelanjutan didapat dari Fairtrade International sebagai assistant dan di Greenpeace Southeast Asia sebagai Senior Forest Campaigner yang berfokus pada kampanye market untuk komoditas industrial khususnya sawit yang bebas deforestasi sejak tahun 2013-2020. Selain itu Annisa juga pernah bekerja sebagai asisten proyek di UN-ESCAP Bangkok untuk perencanaan pembangunan kota yang lestari pada tahun 2012. Annisa memiliki latar belakang pendidikan di bidang Biologi dari Universitas Brawijaya Malang dan mendapatkan master dari International Management of Resources and Environment (IMRE) di TU Bergakademie Freiberg Germany dengan dukungan Yayasan Heinrich Boell Stiftung. Annisa sangat antusias dan passionate untuk menyebarkan pesan dan kesadaran kepada dunia tentang permasalahan lingkungan dan bagaimana mencari solusi untuk menjadikan bisnis lebih bisa melakukan tanggung jawabnya, serta bagaimana kita bisa bertindak untuk menghadapi krisis iklim yang saat ini sedang kita hadapi.