Satya Bumi hadir untuk berkampanye dan memberikan advokasi lingkungan hidup dan HAM yang menjangkau para pengambil kebijakan dan pelaku industri sehingga menciptakan transformasi
Satya Bumi hadir untuk berkampanye dan memberikan advokasi lingkungan hidup dan HAM yang menjangkau para pengambil kebijakan dan pelaku industri sehingga menciptakan transformasi yang mendorong pemerintah dan sektor swasta mengambil peran aktif dan menjalankan komitmen perlindungan lingkungan dalam mengatasi perubahan iklim, khususnya bagi kelompok-kelompok penting dan rentan seperti perempuan dan masyarakat adat.
Menciptakan transformasi yang mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk berperan aktif dan memenuhi komitmen menjaga lingkungan dalam mengatasi krisis iklim.
Untuk menyelamatkan hutan dan melestarikan keanekaragaman hayati serta menjaga ekosistem lingkungan di bumi Indonesia. Manusia bergantung pada alam maka untuk mewujudkan hal ini penting untuk memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berasaskan pada nilai-nilai perdamaian untuk masa kini dan generasi mendatang.
Ingin bergabung dengan kami? silahkan kirimkan CV Kamu melalui email dengan mengklik tombol berikut
Annisa Rahmawati adalah seorang perempuan aktivis lingkungan. Mengawali karirnya pada tahun 2008 sebagai Local Governance Advisor pada program kemanusiaan di Aceh – di EU-GTZ International Service yang berfokus pada perawatan perdamaian dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Pengalaman dalam bisnis yang lestari dan berkelanjutan didapat dari Fairtrade International sebagai assistant dan di Greenpeace Southeast Asia sebagai Senior Forest Campaigner yang berfokus pada kampanye market untuk komoditas industrial khususnya sawit yang bebas deforestasi sejak tahun 2013-2020. Selain itu Annisa juga pernah bekerja sebagai asisten proyek di UN-ESCAP Bangkok untuk perencanaan pembangunan kota yang lestari pada tahun 2012. Annisa memiliki latar belakang pendidikan di bidang Biologi dari Universitas Brawijaya Malang dan mendapatkan master dari International Management of Resources and Environment (IMRE) di TU Bergakademie Freiberg Germany dengan dukungan Yayasan Heinrich Boell Stiftung. Annisa sangat antusias dan passionate untuk menyebarkan pesan dan kesadaran kepada dunia tentang permasalahan lingkungan dan bagaimana mencari solusi untuk menjadikan bisnis lebih bisa melakukan tanggung jawabnya, serta bagaimana kita bisa bertindak untuk menghadapi krisis iklim yang saat ini sedang kita hadapi.
Ifdhal Kasim merupakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) pada dua periode tahun 2007-2012. Mengawali karir sebagai pengacara, beliau pernah menjabat Direktur ELSAM kemudian Direktur Reform Institute. Ia aktif dalam berbagai penanganan kasus HAM, misalnya kasus dana perwalian yang melibatkan masyarakat Timika dengan PT Freeport Indonesia. Ifdhal juga terlibat dalam berbagai penyusunan peraturan perundang-undangan, dan beberapa RUU terkait ratifikasi konvensi internasional hak asasi manusia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu juga pernah mengenyam pendidikan di International Human Rights Law Columbia University, New York, USA, pada tahun 1997. Kini pria yang lahir di Tapaktuan, Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam tahun 1963, kembali berkarir di bidang hukum.
Rully Juliardi mengawali karir sebagai tenaga ahli anggota DPR RI selama 4 tahun sebelum menggeluti bidang jurnalistik televisi sebagai reporter berita selama 3 tahun. Ia pernah ditempatkan pada desk berita internasional namun lebih banyak meliput berita politik khususnya bidang legislasi. Rully kemudian bergabung dengan Greenpeace Indonesia sebagai staf komunikasi selama 4,5 tahun yang fokus utamanya adalah kampanye hutan. Sekarang ia aktif kembali menjadi jurnalis sebagai produser video. Rully menyelesaikan studi sarjana dengan fokus Hukum Humaniter Internasional di Fakultas Hukum, Program Internasional, Universitas Islam Indonesia. Pernah mengikuti short courses terkait minatnya seperti Youth for Peace Workshop (Asian Resource Foundation), Political Advisors Courses (Sydney University), Crisis Incident Management (Greenpeace International).
Elvira Rumkabu adalah seorang akademisi sekaligus aktivis perempuan Papua yang memiliki peminatan di isu resolusi konflik, hak asasi manusia, hak masyarakat adat dan isu gender. Dia juga secara aktif terlibat dalam berbagai advokasi jaringan yang dilakukan Dewan adat Papua (DAP) untuk memperkuat hak masyarakat adat Papua. Saat ini Elvira tercatat sebagai sekretaris Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Papua, sebuah perkumpulan akademisi dari lintas kampus di Jayapura yang mendorong penguatan demokrasi di Tanah Papua. Elvira juga telah menulis beberapa publikasi ilmiah maupun beberapa artikel di media di dalam dan di luar negeri terkait isu konflik dan keamanan di Papua, pembangunan dan masyarakat adat serta masalah rasisme Papua.
Franky Samperante dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup yang aktif membela hak masyarakat adat terutama di Tanah Papua. Franky kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA).
Sebelum bergabung dengan Satya Bumi, Amri Yusaq memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang di berbagai industri yang berbeda. Dia pernah bekerja di dunia broadcasting. Dengan keahliannya di bidang komunikasi, Amri mahir menyampaikan pesan yang kuat dengan balutan kreativitas. Pengalaman bekerja di dunia F&B (Food and Beverage) telah membentuknya untuk menjadi seorang yang tanggap terhadap berbagai lapisan masyarakat dan memahami pentingnya memahami kebutuhan dan aspirasi pasar.Sampai datang kesempatan bergabung di salah satu organisasi sosial platform petisi global change.org yang membuat mata hati terbuka dan menyadari betapa banyaknya permasalahan sosial dan lingkungan yang belum terselesaikan. Betapa banyak permasalahan sosial yang tidak didengar pemerintah. Ia telah menyaksikan perubahan yang terjadi di sekitarnya dan menjadi panggilan untuk bertindak dalam mendukung isu sosial dan lingkungan serta mengatasi tantangan global yang dihadapinya.Salah satu keahlian yang membedakan Amri Yusaq adalah kemampuannya dalam menerjemahkan ide dan isu menjadi visual yang bercerita. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pembuatan konten, ia ingin mengeksplorasi berbagai ide dan media untuk menyuarakan isu lingkungan. Melalui karyanya, Amri Yusaq berusaha untuk menginspirasi orang lain agar ikut bergerak, mendukung, dan bertindak. Dia menyadari bahwa hanya dengan menyadarkan orang tentang keadaan lingkungan dan membangkitkan rasa empati, kita dapat menghasilkan perubahan positif.
Hayaa merupakan seorang perempuan yang percaya bahwa iklim pembentukan kebijakan yang maskulin adalah biang keladi permasalahan lingkungan dan hak asasi manusia di dunia. Menelateni isu hukum yang diskriminatif dan kesetaraan gender sejak kuliah, Hayaa menulis tugas akhir mengenai Peraturan Daerah Religius yang diskriminatif di Depok dan berhasil meraih predikat cum laude dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Hayaa memulai karir sebagai staf advokasi di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dengan berfokus pada isu studi kebijakan lingkungan, pembela HAM perempuan, bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan lingkungan. Kemudian Hayaa melanjutkan karir sebagai Peneliti di Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) berfokus pada isu kerusakan hutan dan penggunaan lahan yang meminggirkan masyarakat. Saat ini Hayaa banyak menghabiskan waktunya turun ke lapangan untuk memastikan kepatuhan perusahaan atas pembangunan yang ramah lingkungan menghormati hak masyarakat adat pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Hayaa banyak menuliskan buah pikirnya pada media nasional dan internasional yang dapat diakses melalui: https://id.linkedin.com/in/sayyidatiihayaa-afra-g-raseukiy-74b539151
Dewi mengawali karir sebagai jurnalis di Tempo Media Group selama kurang lebih lima tahun. Ia pernah ditempatkan di berbagai desk, mulai dari metropolitan, ekonomi, hukum, hingga politik dan kesra. Ia juga pernah bertugas sebagai wartawan parlemen dan wartawan Istana Kepresidenan. Dewi tertarik pada isu sosial dan hak asasi manusia. Pada awal 2022 lalu, ia menjadi salah satu peserta terpilih mengikuti program In-depth Journalism Collaboration on Legislation Issues yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center. Liputan Dewi menyorot ironi masyarakat adat yang terusir dari kampung sendiri serta mengkritisi mandeknya pembahasaan RUU Masyarakat Adat di saat aturan tersebut amat mendesak untuk melindungi masyarakat adat dari aksi perampasan wilayah adat.
Eghi Irfansyah mengawali karir sebagai Sales Engineer di perusahaan teknologi jaringan. Ia juga pernah bekerja lepas sebagai social media strategist, desainer grafis, asisten riset sosial dan videografer. Eghi adalah seorang lulusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi Studi Keamanan Internasional dan menulis tugas akhir mengenai Sekuritisasi Perubahan Iklim di Kepulauan Pasifik Selatan. Ia tertarik pada isu seputar Climate Crisis, Blue Carbon, dan Climate Refugee. Semasa studi sarjana, ia juga terlibat aktif di organisasi Koalisi Pemuda Hijau Indonesia-Yogyakarta sebagai Staf Penelitian & Pengembangan serta Ketua Divisi Advokasi. Saat ini Eghi sedang menyelesaikan studi pascasarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia dengan fokus studi Komunikasi Pemasaran dan Komunikasi Politik. Ia memiliki ketertarikan pada bidang digital marketing dan strategi kampanye komunikasi digital.
Andi Muttaqien adalah seorang aktivis sekaligus Advokat yang memiliki minat di Hak Asasi Manusia dan Lingkungan. Sebelumnya pernah berkiprah di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) selama 10 tahun, dan terakhir mengemban tugas sebagai Deputi Direktur. Andi pernah tercatat sebagai Koordinator Public Interest Lawyer Network (PIL-Net). Dalam sepuluh tahun terakhir, aktif melakukan banyak advokasi kebijakan terkait bisnis dan hak asasi manusia, tata kelola perkebunan kelapa sawit, lingkungan hidup, dan perlindungan Pembela HAM dan Lingkungan, sembari juga melakukan aktivisme yudisial pada beberapa kasus strategis. Pada ranah “sustainability”, Andi pernah menjadi Select Committee – Peningkatan Keluhan di Indonesia RSPO (2019), kemudian menjadi co-chair IGCN – Business and Human Rights Working Group (B&HRWG) dan juga mewakili ELSAM menjadi anggota mitra pada Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM RI. Saat ini Andi tercatat sebagai Wakil Ketua Komite Pendidikan Berkelanjutan di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) SAI periode 2020-2025, dan juga Mediator bersertifikat dari Pusat Mediasi Nasional (PMN). Pendidikan formal ditempuhnya pada Fakultas Hukum Universitas Nasional (Jakarta) dengan peminatan Hukum Internasional. Berbagai kursus terkait dengan HAM pernah diikuti, salah satunya The 5th Annual Summer Institute In International Humanitarian Law and Human Rights on “Business and Human Rights” pada 2011 di Singapura.
