REPORT – Kabaena Volume 2: Exploring the Initial Door of Damage from the Network of Politically Exposed Persons

Kabaena, a small island off the tip of Southeast Sulawesi, currently occupies approximately 73 percent, or 650 km², of Kabaena’s total area of 891 km², with dozens of Mining Business Permits (IUPs). Kabaena is constitutionally protected by Law No. 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands (Law No. 1/2014), which strictly prohibits mining activities on small islands with less than 2,000 km². However, the southern part of Kabaena—administratively located in Central Buton Regency—is one of the areas facing the most significant pressure. Yet, ironically, it has largely escaped public attention and state policy. Yet, this region was one of the initial points of entry for the nickel mining industry into Kabaena since 2007, and it is here that the ecological and social damage began to take a systemic and massive form.

Mining activities on this island have led to widespread deforestation, coastal degradation, marine pollution, and agrarian conflicts with indigenous and local communities that have remained unresolved for nearly two decades. Recent research by Satya Bumi, WALHI Southeast Sulawesi, and the Sagori NGO found that the close ties of company owners to political elites and state officials reinforce impunity for numerous legal and human rights violations. Some of these companies have strong connections to at least five ministers in the Advanced Indonesia Cabinet. Furthermore, nickel exploitation in Kabaena is more than just a local issue; it is a crucial part of the global supply chain for the electric vehicle industry. Many global battery and electric vehicle companies are suspected of sourcing nickel from Kabaena Island. It suggests that so-called “environmentally friendly” electric vehicle products are built on environmental damage and community rights violations in areas like Kabaena.

Artikel Lainnya

Share

Publikasi

Satya Bumi menghadirkan berbagai publikasi yang fokus pada isu lingkungan dan sosial di Indonesia, dari perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat lokal. Kami menulis artikel mengenai wawasan tentang bagaimana manusia dan alam saling terkait, sekaligus mendorong kesadaran dan aksi nyata untuk menjaga bumi

Publikasi

Terbaru
Laporan

Annisa Rahmawati

Pembina

Annisa Rahmawati adalah seorang perempuan aktivis lingkungan. Mengawali karirnya pada tahun 2008 sebagai Local Governance Advisor pada program kemanusiaan di Aceh – di EU-GTZ International Service yang berfokus pada perawatan perdamaian dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Pengalaman dalam bisnis yang lestari dan berkelanjutan didapat dari Fairtrade International sebagai assistant dan di Greenpeace Southeast Asia sebagai Senior Forest Campaigner yang berfokus pada kampanye market untuk komoditas industrial khususnya sawit yang bebas deforestasi sejak tahun 2013-2020. Selain itu Annisa juga pernah bekerja sebagai asisten proyek di UN-ESCAP Bangkok untuk perencanaan pembangunan kota yang lestari pada tahun 2012. Annisa memiliki latar belakang pendidikan di bidang Biologi dari Universitas Brawijaya Malang dan mendapatkan master dari International Management of Resources and Environment (IMRE) di TU Bergakademie Freiberg Germany dengan dukungan Yayasan Heinrich Boell Stiftung. Annisa sangat antusias dan passionate untuk menyebarkan pesan dan kesadaran kepada dunia tentang permasalahan lingkungan dan bagaimana mencari solusi untuk menjadikan bisnis lebih bisa melakukan tanggung jawabnya, serta bagaimana kita bisa bertindak untuk menghadapi krisis iklim yang saat ini sedang kita hadapi.