REPORT – Dirty Energy Players in the Clean Energy Transition: An Analysis of Influential Individuals in Renewable Energy Businesses

President Prabowo Subianto delivered an ambitious statement in his address to the United Nations General Assembly, emphasizing Indonesia’s commitment to fulfilling the 2015 Paris Agreement and achieving net-zero emissions no later than 2060. He further stated that, beginning next year, the majority of Indonesia’s additional power generation capacity will rely on renewable energy sources.

However, ongoing energy transition efforts that continue to focus primarily on energy mix targets remain problematic and fall far short of the ideals of a truly green transition. The Clean Transition Coalition—comprising several civil society organizations, including Satya Bumi, Trend Asia, Sawit Watch, SPKS, Greenpeace, and Walhi—has found that Indonesia’s energy transition approach does not lead to a transformation of the energy governance system, but rather amounts to a mere technological substitution. This non-transformative approach, combined with high project costs and the pursuit of energy mix targets, has resulted in an energy transition that tends to benefit incumbent players who remain actively engaged in dirty energy businesses.

Recurring flawed practices in the energy transition process are also driven by the proliferation of conflict-of-interest spaces and the involvement of networks of Politically Exposed Persons (PEPs). The Clean Transition Coalition identified at least 28 individuals who meet the criteria of PEPs under the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 01/2017, operating behind six major energy business groups. Individuals within these PEP networks occupy highly strategic positions in the energy transition process, serving as stakeholders within the executive branch, the judiciary, and law enforcement agencies.

It is acknowledged that not all of these individuals are directly involved in formulating or making decisions that support energy businesses. In fact, most are positioned at the level of parent companies or strategic holding entities that oversee multiple business sectors, rather than being directly embedded in renewable energy operations. Nevertheless, the presence of PEPs across all corporations examined in this study demonstrates the inherent political risks embedded within Indonesia’s renewable energy industry.

Artikel Lainnya

Share

Publikasi

Satya Bumi menghadirkan berbagai publikasi yang fokus pada isu lingkungan dan sosial di Indonesia, dari perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat lokal. Kami menulis artikel mengenai wawasan tentang bagaimana manusia dan alam saling terkait, sekaligus mendorong kesadaran dan aksi nyata untuk menjaga bumi

Publikasi

Terbaru
Laporan

Annisa Rahmawati

Pembina

Annisa Rahmawati adalah seorang perempuan aktivis lingkungan. Mengawali karirnya pada tahun 2008 sebagai Local Governance Advisor pada program kemanusiaan di Aceh – di EU-GTZ International Service yang berfokus pada perawatan perdamaian dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Pengalaman dalam bisnis yang lestari dan berkelanjutan didapat dari Fairtrade International sebagai assistant dan di Greenpeace Southeast Asia sebagai Senior Forest Campaigner yang berfokus pada kampanye market untuk komoditas industrial khususnya sawit yang bebas deforestasi sejak tahun 2013-2020. Selain itu Annisa juga pernah bekerja sebagai asisten proyek di UN-ESCAP Bangkok untuk perencanaan pembangunan kota yang lestari pada tahun 2012. Annisa memiliki latar belakang pendidikan di bidang Biologi dari Universitas Brawijaya Malang dan mendapatkan master dari International Management of Resources and Environment (IMRE) di TU Bergakademie Freiberg Germany dengan dukungan Yayasan Heinrich Boell Stiftung. Annisa sangat antusias dan passionate untuk menyebarkan pesan dan kesadaran kepada dunia tentang permasalahan lingkungan dan bagaimana mencari solusi untuk menjadikan bisnis lebih bisa melakukan tanggung jawabnya, serta bagaimana kita bisa bertindak untuk menghadapi krisis iklim yang saat ini sedang kita hadapi.