Tata kelola sektor perkebunan Indonesia berada di titik krusial. Meski menjadi penopang ekonomi dan melibatkan jutaan petani, sektor ini masih dibayangi deforestasi, konflik agraria, pelanggaran HAM, serta minimnya transparansi. Sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) yang seharusnya menjadi alat pengawasan kini terbukti ketinggalan zaman—lebih bersifat administratif, tidak berbasis risiko, dan belum menilai aspek sosial-lingkungan secara menyeluruh.
Melalui laporan ini, Satya Bumi mengungkap berbagai kelemahan struktural PUP yang membuka ruang bagi perusahaan bermasalah tetap beroperasi tanpa koreksi. Di tengah ketatnya tuntutan global terhadap produk berkelanjutan, Indonesia membutuhkan pembaruan mendalam agar PUP benar-benar menjadi instrumen akuntabel untuk melindungi hutan, masyarakat adat, dan daya saing nasional.
Laporan ini menawarkan rekomendasi konkret untuk reformasi PUP: memperbarui regulasi, memperkuat sanksi, membuka akses publik, menyelaraskan indikator dengan standar keberlanjutan internasional, serta meningkatkan kapasitas dan pendanaan penilaian. Reformasi ini mendesak agar tata kelola perkebunan Indonesia lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.
