Di balik narasi pembangunan dan ketahanan pangan, PSN Merauke telah membawa konsekuensi serius terhadap hak masyarakat adat. Pembukaan hutan, rawa, dan sabana untuk proyek cetak sawah dan kebun tebu mengubah ruang hidup serta mengancam akses masyarakat terhadap tanah, wilayah adat, pangan, air bersih, pekerjaan tradisional, dan lingkungan yang sehat. Laporan audit ini mendokumentasikan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang muncul dalam pelaksanaan proyek di wilayah adat Papua Selatan.
Disusun oleh PUSAKA Bentala Rakyat dan Satya Bumi, laporan ini menelusuri dampak PSN terhadap hak atas tanah dan wilayah adat, sumber pangan dan pekerjaan tradisional, lingkungan hidup, serta hak-hak perempuan adat. Audit ini juga menyoroti hak masyarakat untuk berkonsultasi, berpartisipasi, dan memberikan persetujuan secara bebas tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Bukan sekadar mencatat apa yang hilang, laporan ini menuntut pemulihan hak dan perubahan arah pembangunan agar proyek negara tidak terus berlangsung dengan mengorbankan masyarakat adat dan ruang hidup mereka.
